Kontribusi Jurnalis dalam Menangkal Disinformasi Program Presiden’. Dewan Pers Soroti Maraknya Media Tak Beretika!!!

Foto : Dok Istimewa

Anggota Dewan Pers, Mohammad Jazuli saat menghadiri sarasehan Hari Pers Nasional di Blora.

JAWA TENGAH, RJNPOS.COM – Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Wadah Profesi Jurnalis Arfendy pantauan Tim Jurnalis di Kabupaten Blora memanfaatkan suasana peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 untuk membuka ruang dialog publik bersama Dewan Pers guna membedah persoalan pemberitaan di tingkat daerah, Rabu (4/2/2026).

Dalam kegiatan sarasehan yang digelar Pendopo Kabupaten Blora tersebut mengangkat tema ‘Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat’ dengan subtema ‘Kontribusi Jurnalis dalam Menangkal Disinformasi Program Presiden’.

Soroti Maraknya Media Tanpa Etika Jurnalistik

Anggota Dewan Pers, Mohammad Jazuli, membuka diskusi dengan memaparkan batas perbedaan antara media arus utama dan media sosial (medsos) yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang Pers.

Ia menegaskan bahwa produk jurnalistik media arus utama tunduk pada aturan dan mekanisme yang jelas, berbeda dengan konten di media sosial yang tidak memiliki perlindungan maupun tanggung jawab hukum yang sama.

Dalam paparannya, Jazuli juga membenarkan kondisi saat ini yang ditandai dengan maraknya media tanpa struktur redaksional yang jelas. 

Meski demikian, ia mengakui bahwa fenomena tersebut sangat sulit untuk dibatasi.

“Kita belum bisa membatasi itu. Tapi kita bisa memproses semua laporan masyarakat terhadap produk jurnalistik. Kita ada KEJ (Kode Etik Jurnalistik). 

Apakah pemberitaan itu melanggar KEJ atau tidak,” terangnya.

Ia mengungkapkan, praktik jurnalistik/Wartawan yang tidak profesional masih sering terjadi dan dilakukan oleh wartawan yang tidak memahami kaidah jurnalistik secara benar. 

Hal tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah aduan masyarakat ke Dewan Pers.

Perkuat Posisi dan Peran Pers

Jurnalis Kabupaten Blora, pantauan jurnalis sarasehan tersebut menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat profesionalitas insan pers, sekaligus meneguhkan peran pers sebagai penyampai informasi yang tegas dan akurat bertanggung jawab di tengah derasnya arus informasi.

“Bangsa kuat artinya jika pers sehat. Pers yang profesional, beretika, independen, dan bertanggung jawab akan memajukan ekonomi dan membuat bangsa menjadi kuat,” katanya.

Pers Sebagai Kontrol Sosial

Selanjutnya Wakapolres Blora Kompol Slamet Riyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang selama ini terjalin antara Polri, Pemerintah Daerah, dan Insan Pers. 

Menurutnya, pers memiliki peran penting sebagai kontrol sosial sekaligus pengawal kinerja pemerintahan, selain membantu penyebarluaskan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Kami sangat terbantu, karena pers selain menjadi kontrol sosial, juga kontrol kinerja kami dan pemerintah. 

Informasi dan edukasi kepada masyarakat bisa sampai berkat bantuan rekan-rekan pers,” ujarnya.

Ia berpesan agar insan pers tetap menjaga kepercayaan publik dengan menyampaikan informasi yang menarik dan faktual dan berimbang.

“Kepercayaan masyarakat tergantung apa yang kita sampaikan, tentunya dengan menyampaikan fakta yang seimbang dan fakta yang sebenarnya,” ungkapnya

Sinergi Pers dan Pemangku Kepentingan

Ketua DPRD Blora, Mustofa mengatakan hubungan kerja sama antara DPRD, pemerintah daerah, dan Insan Pers di Blora selama ini terjalin harmonis, termasuk dalam mendukung fungsi pers sebagai kontrol sosial. 

Ia menyebut anggaran kerja sama dengan wartawan tidak terdampak pemangkasan meskipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

“Walaupun di tengah efisiensi anggaran, tidak ada satu pun yang dipotong. Bahkan nanti kita tambah,” katanya.

Menurutnya, pemberitaan media mampu mendorong percepatan penyelesaian persoalan publik, termasuk perbaikan infrastruktur dan evaluasi program pemerintah.

“Ketika ada jalan jelek diviralkan, biar dianggarkan. Begitu viral secara nasional, langsung dianggarkan pemerintah pusat,” ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi menambahkan bahwa Pemkab Blora terus memperkuat transformasi layanan informasi publik dengan membangun sistem terintegrasi di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika.

“Seluruh admin media sosial, pengelola website, dan PPID di tiap OPD kini berada dalam satu komando di Dinas Kominfo. Tidak ada lagi OPD yang berjalan sendiri-sendiri dalam merespons isu,” ungkapnya

Ia mengajak awak media untuk bersama-sama menjaga ruang digital tetap sehat dan kondusif serta menjadi jangkar kebenaran dalam menangkal hoaks.

“Pers harus menjadi jangkar kebenaran dan keadilan. Mari membangun Blora dengan narasi positif dan menjadi kontrol sosial yang konstruktif,” ujarnya… 

Sehingga berita ini ditulis berdasarkan hasil pantauan Tim Jurnalis Investigasi. (RED)