BOX REDAKSI
TIM PENASEHAT HUKUM PERUSAHAAN : SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI WARTAWAN
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA DIANTARA LEMBAGA UJI KOMPETENSI WARTAWAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERDITAS PROF. DR MOESTOPO (BERAGRMA) DENGAN DEWAN PIMPINAN PUSAT RUANG JURNALIS NUSANTARA (DPP-RJN) NOMOR : 35/LUKWFKOM/2024–NOMOR : 01/DPP-RJN/V/2024
DEWAN PENASEHAT KEROHANIAN SULTAN BANTEN
Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Soerjaatmaja
.PENERBIT OLEH : PT. MEDIA BURU SERGAP INDONESIA (SK) MENKUMHAM RI : AHU-0033099.AH.01.01.Tahun 2026 Tanggal 27 April 2026 (NPWP / NIK) : 1000000009446315. TERDAFTAR NOMOR : S-11682/SKT-WP-CT/KPP.0502/2026. NIB : 280460114749.
PENDIRI : (MEDIA BURU SERGAP INDONESIA) Arfendy, S. Kom. I, CFLE
PIMPINAN UMUM / PIMPUS / WAKIL PEMRED PT. MEDIA BURU SERGAP INDONESIA (PENDIRI : RJNPOS)
Arfendy, S.Kom.I, CFLE
PIMPINAN REDAKSI PENANGGUNG JAWAB
Prof Sutan Nasomal, S.Pdi, S.E., S.H., M.H., P.hD
KAPERWIL LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU, TNI-POLDA, KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
Ramadan, S Domo, S.IP
DEWAN PENASEHAT PEMBINA
IR. Dede Farhan Aulawi
DEWAN KEHORMATAN
Yoyon Suyana.S.E., Drs. Aris Sucipto, M.M., Polman Manalu,, Zakharia
WAKIL PERUSAHAAN
Yongky Novesta Arfiandy
SEKRETARIS REDAKSI
Bella Sucinda Aridesti
REDAKTUR PELAKSANA
Firman Zul Imran Permana, Imron R. Sadewo ITE- (Bocah Angon)
REDAKTUR UMUM
Syarifuddin., Hendra Jaya
KAPERWIL LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PATI – JOGJA, TNI – POLDA, KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI.
Aryo Banaspati
KA. BIRO LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI/JAWA TENGAH TNI – POLRI, JAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
Achmadun Subardi, SE
KAPERWIL LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMBAR TNI – POLRI, KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
Basrul Chaniago
KA. BIRO KABUPATEN/KOTA SOLOK RAYA SUMBER TNI – POLRI, KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
Mainir munaf
KA. BIRO LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SOLOK RAYA SUMBER TNI – POLRES., KEJAKSAAN., PENGADILAN NEGERI
Ramadanis
WARTAWAN EKSEKUTIF LIPUTAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN, TNI – POLRI, KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
Wan Januari
WARTAWAN LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TENGGARA TNI – POLRI, KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
Rusli
KAPERWIL LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANDA ACEH, TNI – POLDA., KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
Sahman Manik
LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TNI – POLRI, KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
Amansyah
LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALTENG (SAMPIT) TNI – POLDA., KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
Muhammad Ramadhan
KA. BIRO LIPUTAN LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUBA TNI – POLRI, KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI SUMATERA SELATAN
Sudirman
KAPERWIL LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT TNI – POLRI, KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
Jessycha Icha Alvaro
KAPERWIL LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, TNI – POLRI, KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
Jonias Titus Ohoiner
KORLAP LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI, TNI – POLRS, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI
Jarudi
WARTAWAN LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN KABUPATEN TNI – POLRI, KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI MESUJI
Joni Ahmad
DEWAN PEMBINA PENASEHAT KAPERWIL PEMERINTAH PROVINSI BABEL, TNI – POLRI KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI :
Wylllanto.SE
KAPERWIL LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BABEL, TNI – POLRI KEJAKSAAN, PENGADILAN NEGERI :
Julian Aditya
WARTAWAN LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BABEL, TNI-POLRI, KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
Ani Saputra, Suyanto
WARTAWAN LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA, TNI – POLRI, KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
Lilik Sumardiyanto
KA. BIRO LIPUTAN LINGKUNGAN PEMERINTAH WALIKOTA JAKARTA UTARA, TNI-POLRI, KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
Butet Fhebe Astrid
KA. BIRO LIPUTAN LINGKUNGAN PEMERINTAH WALIKOTA JAKARTA TIMUR, TNI-POLRI, KEJAKSAAN NEGERI PENGADILAN NEGERI
Kuat
WARTAWAN LIPUTAN LINGKUNGAN WALIKOTA JAKARTA TIMUR, TNI – POLRI, KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
Komala Muhammad
KAPERWIL LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUM-SEL TNI-POLRI KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
Japrin
KORLAP LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH WALIKOTA KALTENG TNI-POLRI KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI (SAMPIT)
Muhammad Hamdan
KAPERWIL LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALSEL TNI-POLRI KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
Suprihatin
KAPERWIL LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TNI-POLRI KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
(Nonaktif) H. Tubagus Djunaidi
SEKERTARIS LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TNI-POLRI KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
(Nonaktif) Suarsa
BENDAHARA LIPUTAN KEGIATAN LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TNI-POLRI KEJAKSAAN NEGERI, PENGADILAN NEGERI
(Nonaktif) Erwan Agustiana
DEWAN PEMBINA
*Komjen. Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si *Irjend. Pol. Dr. Agung Makbul, Drs., S.H., M.H *Drs. H. AJ. *Mayjend. TNI (Purn) Syamsu Djalal, S.H * Komjend Pol. Drs. Moechgiyarto, S.H., M.Hum *Mayjend TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung, S.Ip *Benny Mukalo, S.H *Brigjen Suprianto, S.H *Gus Rochmat Hidayat, S.H *H. Agus Salim, S.H *H.CH. Muh. Abd. Aziz *Muhtar HN *Dr. H. M. Dames Taufik, MM H*
DITERBITKAN OLEH (MEDIA GROUP) : PT. MEDIA BURU SERGAP : AHU – 00392 AH. 01.01 TAHUN 2019. NOMOR : 91203180 – 93502 (NIB) : 9120318093502 KBLI : 58130 (KLU) : 58130 NOMOR : 2019080-512022 -9230684. NPWP : 92.443.537.3-036.000.
TERDAFTAR DITJEN AHU NAMA : PT. MEDIA BURU SERGAP TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN MENTERI NOMOR : (201 908051 202292 30684) (05 Agustus Tahun 2019) MEDIA BURU SERGAP DISINGKAT NAMA : (MEDIA BUSER) MOTTO MENGUNGKAP FAKTA DEMI KEADILAN.
KANTOR REDAKSI / TATA USAHA
Jl. Kp. Gusti No.15 Wijaya Kusuma : Kecamatan Grogol Petamburan Kota : Jakarta Provinsi : DKI Jakarta Barat Kode Pos 11460. HOTLINE : 0823-3843-3000 – 0812-9525-5754 E-mail : mediabuser67@gmail.com : E-mail : mediabuser67@gmail.com : Website : rjnpos.com
Kantor Gedung Kementerian UKM, SME Tower Lt 10 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12789 Email : russes – lawfirm@yahoo.com Managing Partner Hp/WhatsApp : 0858 – 6999 9952 – 0812 – 1999 9952
KETUA BIDANG ADVOKASI DAN PEMBELAAN WARTAWAN :
Drs. Setiawan Siedarta, S.H., TB. Saaduddin, Mansur, SH.MM, Robinson Manurung,SH., Teuku Muhammad Luqmanul HAKIM, SE, SH, MH, Shanaz Savira, SH, Fernando.,SH. Purba,SH, Lucky Sunarya,SH, Tan Kun Liang, SE.SH, Philipus Elungan.S.H., Suntan Satriareva.S.H.,CLA, Achmad Vatawijaya. S.H
PERHATIAN…!!
Untuk Seluruh Jajaran Staf Redaksi RJNPOS Reporter/Jurnalistik/Wartawan dalam menjalankan Tugas pokok serta fungsionalnya sebagai Reporter Jurnalistik/Wartawan dan melaksanakan Fungsi Tugas Liputan Pokok Serta Tanggung Jawabnya.
Reporter/Jurnalistik Wartawan selalu di bekali dengan KTA ID CARD PERS Serta SURAT TUGAS LIPUTAN & SURAT SK NYA dari Kantor Pusat Redaksi RJNPOS, serta Nama & Jabatan Dan Nama tercantum dalam Box Redaksi RJNPOS Melaksanakan Tugas Peliputan/Investigasi Monitoring/Informasi/Wawancara Nara sumber Yang Bersangkutan Untuk Kepentingan Keberimbangan Penayangan Pemberitaan Yang Akan Di Tayangkan Di Redaksi RJNPOS Jurnalistik Wartawan Indonesia. Bekerjasama, Membantu, Berkolaborasi, Berkoordinasi, Dengan Seluruh Instansi Pemerintah Pusat Republik Indonesia, TNI – POLRI, BNN, BIN, BAIS, BPH, MIGAS, KEJAKSAAN AGUNG RI, KPK RI, BUMN, MAHKAMAH AGUNG RI, MAHKAMAH KONSTITUSI RI, SWASTA NASIONAL, yang Di Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Dapat Mendukung Penuh.
Tugas Jurnalistik Wartawan Yang Profesional, Mengadakan Peliputan Investigasi Monitoring Redaksi RJNPOS sebagai Control Sosial Serta Pilar Ke 4 Demokrasi Negara Republik Indonesia. Mentaati, Menjaga Nama baik Media, Marwah Profesi Jurnalistik Wartawan Yang
Profesional, Menjaga Kode Etik Jurnalistik Wartawan, Peraturan PP/ART Organisasi PERS, Undang – Undang PERS, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Serta Adab, Etika, Sopan Santun, Dan mengikuti Seluruh Aturan Undang-Undang Yang Ada Di Wilayah Republik Indonesia, Kepada Seluruh Pihak Pemerintah Pusat Republik Indonesia Dan Perusahaan Swasta/Nasional BUMN Yang Telah Membantu, Mendukung, Mensupport Kegiatan Peliputan Wawancara, Konfirmasi, Investigasi Monitoring, Jurnalistik Wartawan, Dari Seluruh Jajaran Redaksi MBS mediabuser.co.id Saya Ucapkan Terima Kasih,
Semoga Hubungan Kerjasama. Apabila ada mendapati oknum – oknum yang mengaku sebagai Jajaran Staf Redaksi (MBS) Reporter/Jurnalistik/Wartawan ”mediabuser.co.id” yang tidak dapat menunjukkan KTA ID CARD PERS serta Surat Tugas Liputan & surat SK nya dari Kantor Pusat Redaksi RJNPOS ataupun ada oknum–oknum yang melakukan pelanggaran, menyalahgunakan Kode Etik Jurnalistik/Kewartawanan serta TUPOKSI & SOPnya sebagai Profesionalismenya sebagai Jurnalistik Kewartawanan, maka dapat segera Melaporkan / Konfirmasi Kepada Pihak Kantor Pusat Redaksi RJNPOS mediabuser.co.id atau ke Pihak Kepolisian Republik Indonesia.
PERHATIAN!!!
Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekerjasama dengan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Wartawan Wajib Mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka : Dewan Pers mewajibkan wartawan untuk mengikuti UKW, memiliki sertifikat, dan kartu pengenal UKW.
UKW dilakukan secara gratis. Beberapa kompetensi yang harus dimiliki wartawan, di antaranya : Kesadaran terhadap norma etika dan ketentuan hukum Pengetahuan jurnalistik, pengetahuan umum, dan pengetahuan khusus Keterampilan jurnalistik seperti teknik menulis, mewawancara, dan menyunting Kemampuan melakukan riset, investigasi, analisis, dan penentuan arah pemberitaan Kemampuan menggunakan alat kerja, termasuk teknologi informasi Beberapa Skill yang perlu dimiliki dan dikembangkan untuk menjadi wartawan, di antaranya : Komunikasi, Fokus pada detail, Riset, Objektif, Digital.
REKENING PT. MEDIA BURU SERGAP
BANK BNI NOMOR REKENING: 0847-585-600 IDR A/N (PT. MEDIA BURU SERGAP)
BANK BCA NOMOR REKENING: 2770-744-329 A/N ARFENDY, C.F.L.E
BANK BRI NOMOR REKENING: 78070-10017-20537 A/N ARFENDY, C.F.C.F
PERHATIAN...!!!
Sejarah Kelahiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan.
Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.
Sesungguhnya proses advokasi UU ini adalah perjalanan panjang yang cukup melelahkan. Setelah hampir 8 tahun sejak awal 2000, 42 koalisi LSM mendorong UU ini. UU ini awalnya sempat berjudul RUU Kebebasan Mendapat Informasi Publik.
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul? Jika benar, bagaimana bunyi Pasal 28E ayat (3) UUD 1945? Lalu, apa itu hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat? Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata–mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat) Pernyataan Penyangkalan (Selengkapnya).
Untuk mendapatkan Nasihat Hukum spesifik terhadap kasus Anda? Pasal-pasal tentang Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpu Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul termasuk dalam HAM, selain ia diatur dalam UUD 1945, kemerdekaan berserikat dan berkumpul juga diatur dalam UU HAM.
Pasal 24 ayat (1) UU HAM menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.Selanjutnya dalam International Covenant on Civil and Political Rightsatau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU 12/2005 juga mengatur kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran.
Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22. Lebih lanjut Anda dapat membaca ulasan tentang pasal-pasal kemerdekaan berserikat dan berkumpul beserta sanksinya jika dilanggar dalam artikel Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dilanggar, Ini Sanksinya.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.Catatan Redaksi:
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
WARTAWAN MEDIA BURU SERGAP RESMI PERLENGKAPAN Disertakan IDENTITAS RESMI. NAMA DALAM BOX REDAKSI (DISERTAKAN TANDA PENGENAL MEDIA BURU SERGAP) RENCANA TANDA PENGENAL MEDIA BURU SERGAP SERTA ID CARD DAN SURAT TUGAS LIPUTAN CATATAN BOX REDAKSI “WARTAWAN MEDIA BURU SERGAP” Media Cetak Dan Online dan (YOUTUBE) https://RJNPOS.com
Diterbitkan Oleh PT. Media Buru Sergap : Berdasarkan Badan Hukum. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan pasal 28 tentang Kebebasan dalam berpendapat baik lisan maupun tulisan.
Dalam perkembangan era globalisasi dan digitalisasi saat ini, semua sektor dituntut memberikan dan mendapatkan informasi cepat, akurat, dan berimbang yang sesuai dengan teknologi canggih yang saat ini dipergunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
KHAS REDAKSI : Wartawan/Wartawati RJNPOS Dalam Menjalankan Tugas Liputan/Peliputan di Bekali Identitas Tanda Pengenal (RENCANA), ID CARD, Surat Tugas Liputan dan Resmi Tercantum di dalam Box Redaksi Bilamana ada yang mengaku ngaku ATAS nama Wartawan/Wartawati Cetak atau Online https://rjnpos.com Tanpa di lengkapi seperti diatas keterangan tersebut.
Tugas wartawan dilindungi UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi Fungsi tugasnya ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)
