Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.: Presiden RI Jenderal Haji Prabowo Subianto Dihimbau Tidak Diam – Ini Sudah Lampu Merah dari Rakyat
Jakarta, Ruang Jurnalis Nusantara — Dewan Pimpinan Pusat Ruang Jurnalis Nusantara (DPP RJN) melalui Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini, khususnya akibat maraknya praktik perjudian online yang tidak terkendali. Senin (28/04/2025)
Prof. Nasomal menegaskan bahwa hukum seolah tidak berdaya menghadapi masifnya praktik perjudian online, yang telah mengakibatkan kerugian negara hingga ribuan triliun rupiah. Dampak negatif terhadap perekonomian rakyat sangat terasa, dengan daya beli masyarakat yang semakin menurun drastis.
Menurut Prof. Nasomal, Menteri Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) bersama Kepolisian Republik Indonesia seharusnya mengambil langkah tegas dan sistematis dalam memberantas seluruh situs perjudian online. Ia menekankan agar tidak ada lagi praktik perlindungan terhadap pelaku perjudian oleh oknum penegak hukum atau pejabat negara.
“Situasi ini sudah memasuki lampu merah. Judi online membunuh ekonomi rakyat secara perlahan. Pemerintah tidak boleh tinggal diam,” tegas Prof. Nasomal.
Lebih lanjut, Prof. Nasomal menyoroti kebijakan fiskal pemerintah yang dinilainya justru membebani rakyat, seperti kenaikan pajak di tengah lemahnya daya beli. Kebijakan tersebut, menurutnya, bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila, yang mewajibkan negara hadir dalam menciptakan lapangan kerja dan mensejahterakan rakyat.
Harga kebutuhan pokok yang semakin melonjak menyebabkan rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Banyak pelaku usaha kecil seperti pedagang warung, pedagang motor bekas, dan penjual elektronik mengalami penurunan omset drastis, hingga harus berutang untuk mempertahankan usahanya.
Kondisi ini diperparah oleh melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, yang saat ini telah melewati angka Rp17.000 per dolar. Prof. Nasomal menilai bahwa kementerian terkait tidak mampu menjaga stabilitas nilai tukar dan ketahanan ekonomi nasional.
Program-program ketahanan pangan dan pembangunan yang sering digembar-gemborkan, dinilai hanya menjadi retorika tanpa bukti nyata di lapangan. Pemerintah daerah hingga pusat diharapkan untuk berhenti fokus pada pencitraan di media sosial dan lebih nyata hadir di tengah penderitaan rakyat.
“Pasar yang lesu dan ketatnya persaingan global akibat perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok harusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih berani menjalin kerja sama strategis dengan negara-negara maju, baik di Asia, Eropa, maupun Rusia, dalam bidang investasi dan industri,” tambah Prof. Nasomal.
Prof. Nasomal juga menekankan pentingnya sinergi semua instrumen pemerintahan untuk menahan gejolak sosial yang mungkin timbul akibat tekanan ekonomi. Ia mengingatkan, jangan sampai rakyat semakin tersudut dan merasa dikhianati oleh para elit politik.
“Rakyat bukan bodoh. Mereka tahu siapa yang selama ini menginjak perut rakyat dengan kebijakan yang merugikan. Cukup sudah 10 tahun rakyat menderita. Ini saatnya Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakannya yang nyata kepada rakyat,” pungkas Prof. Nasomal.
Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional
Dewan Pimpinan Pusat Ruang Jurnalis Nusantara (DPP RJN)
Imron, R. Sadewo | Redaksi
