Pimpred Minta Bupati Sambas Copot Kabid PUPR: Sulit Ditemui, Tak Respons WA, dan Kinerja Dipertanyakan!!
SAMBAS, H&K – Kinerja dan sikap Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sambas berinisial PD atau yang akrab disapa Padli, menjadi sorotan tajam kalangan wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pejabat tersebut dinilai sulit ditemui, enggan memberikan konfirmasi, dan kerap tidak merespons pesan maupun panggilan WhatsApp terkait isu publik. Hal ini memicu permintaan evaluasi keras hingga pencopotan jabatan.
Kritik ini disampaikan secara tegas oleh Direktur Utama Neti Herawati dan Pemimpin Redaksi Media UngkapFakta Id, Rudi Kurniawan W CFLE, setelah melakukan peninjauan dan upaya konfirmasi langsung di lingkungan dinas terkait, Selasa (26/05/2026).
Temuan Awal di BAKUDA: Dana Cair, Proyek Tidak Jelas?
Sebelum mendatangi Dinas PUPR, tim media terlebih dahulu mengunjungi Dinas BAKUDA untuk menelusuri informasi terkait proyek pembangunan jembatan yang anggarannya dikabarkan telah dicairkan hingga 100 persen. Namun, jawaban yang diterima justru menimbulkan tanda tanya besar.
“Kami konfirmasi ke Derianto selaku Bendahara BAKUDA, namun ia mengaku tidak tahu menahu soal pencairan tersebut. Ia malah balik menanyakan lokasi proyek dan mencatat nama CV pelaksana. Ini sangat aneh, padahal datanya sudah jelas,” ungkap Neti Herawati melalui pesan WhatsApp.
Kondisi Memprihatinkan di Lingkungan PUPR
Usai dari BAKUDA, tim langsung menuju kantor Dinas PUPR untuk menemui Kabid Padli guna mendapatkan penjelasan resmi. Namun, pemandangan yang ditemui di lingkungan kerja dinas tersebut jauh dari kesan produktif dan profesional.
“Begitu masuk ruang kantor, kami melihat pemandangan yang mengejutkan. Ada staf yang sedang tidur pada jam kerja, beberapa lainnya terlihat santai dan makan-makan dengan leluasa. Padahal ini jam dinas pelayanan publik,” jelas Neti.
Kondisi serupa juga dipaparkan Rudi Kurniawan W CFLE saat mencoba menelusuri ruang kerja Bina Marga.
“Di ruang pertama, banyak meja dan bangku kosong, hanya terlihat satu staf yang ada. Selain itu, kami juga melihat staf tidur dan ada yang sedang makan-makan santai di jam kerja. Ketika kami ke ruang Kabid Padli, pintunya terbuka tapi yang bersangkutan tidak ada di tempat,” beber Rudi.
Saat ditanyakan keberadaan pimpinannya, jawaban staf pun terlihat santai dan tidak bertanggung jawab. “Salah satu staf hanya menjawab dengan nada santai kalau Pak Padli sedang keluar, tanpa ada kejelasan kapan kembali,” tambahnya.
Kabid Padli Dinilai Tertutup dan Anti-Konfirmasi
Rudi Kurniawan menegaskan bahwa masalah ini bukan kali pertama terjadi. Selama menjabat, Kabid Padli dikenal di kalangan jurnalis sebagai pejabat yang sulit dijangkau. Baik melalui pesan WhatsApp, panggilan telepon, maupun kunjungan langsung, upaya konfirmasi sering kali diabaikan.
“Selama ini Kabid Padli dikenal sulit, bahkan enggan ditemui. Padahal konfirmasi diperlukan agar pemberitaan berimbang. Sikap seperti ini berdampak serius pada minimnya transparansi informasi mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Sambas,” tegas Rudi.
Menurutnya, keterbukaan informasi publik adalah landasan utama pejabat negara. Informasi adalah produk utama media dalam menyajikan berita yang akurat. Oleh karena itu, pejabat publik wajib melayani permintaan informasi demi kepentingan masyarakat luas.
Desakan Pencopotan Kepada Bupati
Melihat kondisi kinerja staf yang semrawut dan sikap pimpinan yang tertutup, pihak media pun mendesak Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I, M.H, untuk bertindak tegas.
“Kami meminta kepada Bupati Sambas untuk segera mengevaluasi kinerja dan sikap Kabid PUPR tersebut. Jika memang terbukti terus-menerus sulit ditemui, tidak merespons konfirmasi, dan tidak mampu menertibkan stafnya, maka kami meminta bila perlu dicopot dari jabatannya,” desak Rudi Kurniawan W CFLE.
“Pejabat publik harus melayani, bukan menghindar. Transparansi adalah harga mati untuk pembangunan yang bersih dan benar,” pungkasnya.
