Sorotan Tajam: Kampung Boncos Bebas Jual Narkoba? Diduga Oknum Polsek Palmerah Terima Jatah — Janji Kapolri Diuji
JAKARTA, H&K CYBER — Kawasan Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat yang lama dikenal sebagai lokasi rawan narkoba, tak kunjung pulih meski operasi berulang terus dilakukan. Jumat (27/8/2026).
Warga resah, muncul dugaan perlindungan, dan janji penegakan hukum institusi Polri diuji.
Operasi Terus, Tapi Peredaran Tak Berhenti Polres Metro Jakarta Barat berkali‑kali menggelar penggerebekan:
Dalam satu gelaran, 46 orang diamankan, 42 dinyatakan positif narkoba. Polsek Palmerah disebut rutin turun tangan.
Namun kenyataan di lapangan tetap mengkhawatirkan: Warga menyebut transaksi masih berlangsung tiap malam. Jika digerebek, esok hari berjalan kembali.
“Kami resah, bang. Tiap malam masih ada yang transaksi. Kalau digerebek, besoknya buka lagi.” — Warga (identitas dirahasiakan)
Isu Paling Sensitif: Dugaan Perlindungan & “Jatah”
Keresahan warga meluas ke arah yang sangat serius:
Peredaran dianggap bertahan karena adanya perlindungan pihak tertentu.
Secara spesifik, nama oknum di lingkungan Polsek Palmerah disebut dalam isu masyarakat.
Terdapat dugaan adanya pembayaran “jatah” agar aktivitas ilegal tetap berjalan.
Masalah kepercayaan muncul: Warga merasa bingung ke mana harus melapor.
“Kalau kami lapor ke Polsek, lapornya ke siapa? Wong katanya mereka dapat jatah juga.” — Warga lainnya
Penting: Dugaan ini belum terbukti secara hukum. Belum ada bukti pasti maupun laporan resmi yang menguatkan keterlibatan aparat.
Tetapi ketidakjelasan itulah yang membuat situasi semakin sensitif dan meresahkan.
Lebih Dari Sekadar Penggerebekan
Pertanyaan mendasar publik: Jika pemberantasan terus berjalan, kenapa lokasi yang sama tetap hidup?
Jika tidak ada keterlibatan aparat: diperlukan transparansi dan penegakan hukum yang jauh lebih kuat.
Jika terbukti ada oknum yang bermain: ini bukan sekadar kasus narkoba, melainkan pengkhianatan terhadap tugas dan amanah penegakan hukum.
Warga butuh lebih dari sekadar operasi sesaat: butuh konsistensi, keadilan tanpa pandang bulu, dan kepastian hukum.
Posisi Pimpinan & Janji Kapolri
Berita ini telah mencoba mencari tanggapan resmi terkait dugaan ini kepada Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. (termasuk lewat saluran komunikasi media), namun belum diperoleh jawaban hingga saat ini.
Kasus ini juga menyentuh konteks janji tegas Kapolri: pernyataan tegas “memotong kepala” jika pimpinan gagal membersihkan jajaran bawahnya.
Anggota Komisi III DPR Cucun Ahmad Syamsurijal: Menegaskan hal ini butuh perjuangan, kedisiplinan, dan loyalitas tinggi. Siapa pun oknum yang salah pasti dikenai sanksi berat.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni: Momen ini harus dipakai untuk perbaikan citra dan Polri Presisi. Keterbukaan terhadap kritik dan evaluasi adalah bukti keseriusan institusi.
Konfirmasi dan ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pihak kepolisian guna menjawab keresahan ini dan memastikan kebenaran berjalan.
Masalah Kampung Boncos bukan hanya soal siapa yang menjual, tapi mengapa kejahatan itu terus bertahan meski sudah berkali‑kali disapu bersih. (RED)
