Arfendy Kritik Keras: Terus bergema, terutama terkait penanganan kasus korupsi yang diduga melibatkan oknum pejabat!! “Hukum Tajam Ke Bawah, Tumpul ke atas”.
JAKARTA, RJNPOS – Mencerminkan persepsi yang sangat kuat dan luas di masyarakat Indonesia, yang sering disampaikan dengan ungkapan “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Selasa (14-4-2026).
Hal ini memang menjadi kritik yang terus bergema, terutama terkait penanganan kasus korupsi yang diduga melibatkan oknum pejabat.
Mengapa persepsi ini muncul?
Perbedaan penanganan kasus: Banyak masyarakat melihat bahwa pelanggaran kecil yang dilakukan rakyat biasa sering ditindak dengan cepat dan tegas, sementara kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau orang berpengaruh sering kali berjalan lambat, penuh hambatan, atau berakhir dengan hukuman yang dianggap tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.
Akses terhadap keadilan yang tidak setara: Kalangan bawah sering kali kesulitan mendapatkan bantuan hukum yang layak karena keterbatasan biaya dan pengetahuan, sementara mereka yang memiliki kekuasaan dan sumber daya bisa memanfaatkan berbagai cara untuk mempertahankan diri di pengadilan.
Pengaruh kekuasaan dan kepentingan: Ada anggapan bahwa hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi, sehingga penegakan hukum tidak berjalan netral dan adil bagi semua pihak.
Data dan realitas
Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), jumlah kasus korupsi yang disidik pada tahun 2024 mencapai 364 kasus dengan 888 tersangka, yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir, turun drastis dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 791 kasus dan 1.695 tersangka.
Meskipun data menunjukkan bahwa pejabat eselon, anggota legislatif, dan pihak swasta masih menjadi kelompok yang banyak terjerat, namun persepsi masyarakat tentang ketidakadilan tetap kuat.
Survei juga menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat masih menilai penegakan hukum berjalan positif, namun ada juga yang menilai buruk, dan kepercayaan terhadap institusi hukum masih menjadi tantangan besar.
Pandangan yang beragam
Pihak yang mendukung kritik: Berpendapat bahwa sistem hukum masih belum bebas dari intervensi, sehingga keadilan belum benar-benar terwujud bagi semua orang.
Mereka menuntut reformasi yang lebih mendasar untuk memastikan hukum berlaku sama tanpa memandang status sosial atau kekuasaan.
Pihak yang melihat kemajuan: Menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi dan perbaikan sistem hukum terus dilakukan, meskipun tantangannya masih besar.
Mereka menekankan pentingnya dukungan masyarakat dan komitmen semua pihak untuk mewujudkan negara hukum yang sejati.
Sehingga berita ini ditulis berdasarkan fakta-fakta hukum menarik perhatian publik. (RED)
