Ketua LSM KOMPAK-TRB Sindir Fenomena “Baru Viral Baru Gerak”: Era Digital Bikin Pemerintah Reaktif!
KABUPATEN TANGERANG — Fenomena “baru viral baru gerak” kembali menjadi sorotan publik. Hal ini disampaikan oleh H. Retno Juarno, S.H., Aktivis dan Ketua LSM Komunitas Masyarakat Pemberantas Korupsi – Tangerang Raya (KOMPAK-TRB), menanggapi langkah cepat Kepala Desa Renged, Wawan, yang turun langsung memberikan bantuan kepada Salim (47), warga Kampung Lebak Baru RT 015/001, setelah kondisi rumahnya yang memprihatinkan ramai diperbincangkan di media sosial.
“Ini memang terlihat lucu, tapi cukup efektif. Begitu viral, langsung ditangani cepat. Padahal menurut warga, kampung mereka seolah terisolasi dan sering diabaikan dalam berbagai urusan oleh Pemerintah Desa Renged,” ujar Retno Juarno melalui sambungan telepon kepada awak media, Selasa (4/11/2025).
Menurut Retno, fenomena ini menunjukkan bagaimana era digital telah mengubah cara berpikir dan bertindak, termasuk dalam birokrasi pemerintahan. Pemerintah sering kali bersikap reaktif terhadap isu viral, alih-alih fokus pada persoalan yang lebih substansial.
“Sekarang eranya begitu. Kalau dulu ada pepatah ‘tiba masa tiba akal’, kini bergeser jadi ‘tiba viral baru akal’. Begitu muncul di TikTok, Instagram, atau Facebook, langsung bergerak,” ujarnya sambil tersenyum.
Lebih lanjut, Retno menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah seharusnya berlandaskan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan semata-mata reaksi terhadap isu sesaat. Ia juga menyoroti pentingnya perspektif hukum dan norma sosial dalam setiap kebijakan publik.
“Kebijakan itu harus bermanfaat untuk sesama. Dalam perspektif hukum, informasi yang disampaikan media juga harus informatif dan edukatif,” tegasnya.
Retno juga mempertanyakan sejauh mana program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Kresek berjalan efektif.
“Apakah program RTLH ini sudah maksimal, atau justru hanya jadi ajang bagi-bagi kue? Saya apresiasi teman-teman lembaga dan media yang konsisten mengangkat berita sosial serta kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, media dan lembaga harus tetap menjaga profesionalitas dan keberimbangan dalam pemberitaan, tidak hanya menyoroti kinerja satu pihak.
“Kalau ada kinerja OPD, jangan cuma Camatnya yang disorot. Kepala Desa juga punya tanggung jawab,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Retno berpesan agar insan pers dan lembaga sosial terus menjaga hubungan baik, menjauhkan kesombongan, serta memperkuat silaturahmi dalam koridor kebaikan.
“Media dan lembaga bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga sarana edukasi, kontrol sosial, dan mitra pembangunan daerah. Tetaplah menjadi media yang independen, profesional, dan berpihak pada kebenaran serta kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: I R. Sadewo (Bocah Angon)
