Prof. Sutan Nasomal Minta Presiden Prabowo Turun Tangan Selesaikan Konflik Pertambangan di Gorontalo
Jakarta, Ruang Jurnalis Nusantara – Pakar Hukum Internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk turun tangan secara langsung dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan antara PT Gorontalo Mineral (PT GM) dan masyarakat penambang tradisional di wilayah tambang Motomboto, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Sabtu (17/5/2025)
Prof. Sutan Nasomal menilai bahwa konflik yang tak kunjung usai ini hanya membawa kerugian besar, baik bagi negara, pemerintah daerah, maupun masyarakat lokal. Oleh karena itu, ia mendorong Presiden Prabowo untuk segera menugaskan kementerian yang membidangi urusan pertambangan guna merumuskan memorandum kesepahaman (MoU) antara PT GM dan para penambang tradisional.
“Presiden Prabowo harus segera memerintahkan menteri terkait untuk menyusun sebuah memorandum yang adil antara PT GM dan masyarakat penambang lokal. Ini penting demi mengakhiri konflik berkepanjangan yang menghambat potensi ekonomi dan merugikan semua pihak,” tegas Prof. Sutan Nasomal.
Lebih lanjut, Prof. Sutan menegaskan bahwa kekayaan alam yang terdapat di daerah tidak boleh menjadikan masyarakat lokal sebagai pihak yang terpinggirkan.
“Rakyat lokal dan pemerintah daerah memiliki hak yang sah untuk menikmati kekayaan alam di wilayah mereka. Negara tidak boleh membiarkan mereka hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” ujar Prof. Sutan.
Ia juga berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah nyata dan melibatkan semua pihak secara adil dan transparan guna menyelesaikan persoalan ini.
“Pemerintah harus aktif membangun dialog dan kerja sama antara perusahaan dan masyarakat. Dengan penyelesaian yang inklusif, konflik ini dapat diakhiri, dan kesejahteraan masyarakat lokal bisa diwujudkan,” tutup Prof. Sutan Nasomal, yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia (Pokari).
Sumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional
Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia (Pokari)
Editor:
Imron R. Sadewo
